Fenomena Hukum "Tajam ke Bawah, Tumpul ke Atas" sebagai Pelanggaran Sila Ke-5 Pancasila

tugas civic

Hukum Tajam ke Bawah, Tumpul ke Atas: Pengkhianatan Sila Kelima Sikap Saya: Jujur saja, penegakan hukum kita masih jauh dari adil. Orang kecil diciduk cepat buat kesalahan sepele, langsung dihukum berat. Tapi lihat koruptor? Mereka hidup enak di sel mewah, hukuman ringan, bahkan bebas. Ini jelas mengingkari janji Pancasila soal keadilan sosial. Kenapa Ini Masalah Besar: Pertama, ketidakadilan nyata. Rakyat miskin yang mencuri karena lapar bisa masuk penjara bertahun-tahun. Sementara pejabat yang korupsi miliaran cuma dapat beberapa tahun, itu pun dengan fasilitas VIP. Ada yang malah jadi korban kekerasan aparat saat proses hukum. Kedua, hukum jadi barang dagangan. Seharusnya semua sama di mata hukum. Tapi kenyataannya? Yang punya uang dan koneksi bisa beli keadilan. Hukum bukan lagi pelindung rakyat, tapi alat untuk menindas yang lemah. Ketiga, rakyat kehilangan kepercayaan. Kalau begini terus, siapa yang mau percaya sama sistem? Kekecewaan menumpuk, bisa-bisa merusak persatuan bangsa yang sudah susah payah dibangun. Jalan Keluar: Kita butuh perubahan total. Sistem peradilan harus dibenahi dari akar. Komisi Yudisial dan lembaga pengawas lain perlu diperkuat biar benar-benar independen. Yang paling penting, para penegak hukum harus punya integritas - nggak boleh main pilih kasih. Kalau mau Indonesia Emas 2045 jadi kenyataan, keadilan harus dirasakan semua orang, bukan cuma yang punya duit.