Ibu Kota Nusantara

Ibu Kota Nusantara. 

Semua orang tentu sudah mendengarnya. Bahwa sebuah kabupaten kecil di Kalimantan Timur, Penajam Paser Utara yang hampir tak pernah tersorot di peta Indonesia, akan menjadi wilayah Ibu Kota negara Indonesia dalam waktu dekat. 

Ada apa dengan DKI Jakarta? Mengapa Ibu Kota mesti dipindah? Bukankah segalanya berpusat disana? Perekonomian, industri, teknologi, hingga kantor pemerintahan pusat juga ada disana. Apa sebenarnya yang mendorong pemerintah untuk memutuskan memindahkan Ibu Kota dari Jakarta ke luar pulau Jawa?

Ternyata rencana pemindahan Ibu Kota ini telah ada sejak masa Orde Lama atau era pemerintahan Presiden Soekarno. Pada 17 April 1957, Soekarno meletakkan batu pertama di Kota Palangkaraya sebagai sister city Jakarta. Artinya, besar kemungkinan Palangkaraya akan dijadikan Ibu Kota baru menggantikan Jakarta. 

Namun, tak pernah ada langkah serius dari pemerintah dalam menjalankan rencana tersebut. Hingga terjadi pergolakan politik dan beralihnya era pemerintahan ke masa Orde Baru, rencana pemindahan Ibu Kota itu hanya menjadi sebuah rencana. Seiring berkembangnya zaman, populasi penduduk Indonesia kian meningkat. Pada dekade 1970 hingga 1980-an, pulau Jawa terutama kawasan DKI Jakarta telah menjadi pusat segala aktivitas negara baik itu dari sektor ekonomi hingga politik.

Memasuki dekade 1990-an, bencana-bencana alam seperti gempa bumi dan erupsi gunung berapi mulai sering terjadi khususnya di wilayah Jawa dan Sumatera.   Padatnya penduduk dan tingkat pemukiman kumuh yang kian tahun kian bertambah menyebabkan beberapa bencana kecil lainnya juga terjadi seperti banjir dan tanah longsor. Program transmigrasi benar-benar menghadapi tantangan serius. 

Melihat kondisi geografis Indonesia terutama pulau Jawa yang terus-terusan mengalami cobaan seperti itu, dan diperkirakan volume air di Jakarta akan terus meninggi, maka pemerintah Orde Baru mulai menyusun rencana sebuah proyek jangka panjang. Pemindahan Ibu Kota Negara. 

…….

Pada awal tahun 1996, Jakarta dibuat lumpuh oleh sebuah banjir besar yang menghantam seluruh wilayah Ibu Kota saat itu. Apa dampaknya bagi masyarakat? Besar sekali. Hampir seluruh kegiatan warga terhenti saat itu. Tingkat ekonomi menurun drastis. Bangunan runtuh dan korban jiwa terus bertambah. 

Sebut saja Bandara Soekarno-Hatta, Plaza Cipulir, hingga Jalan MH Thamrin semua terendam oleh air setinggi 4.35 meter itu. Belum lagi Sungai Ciliwung yang hampir tiap tahun merendam daerah sekitarnya meluapkan airnya kemana-mana hingga membuat situasi Ibukota kian parah. Sebagian dana APBN saat itu dialokasikan untuk memperbaiki segala kerusakan yang terjadi akibat banjir tersebut.

Bencana itu seakan menguatkan bukti bahwa volume ketinggian air di Jakarta terus meningkat dan tentu banyak yang berasumsi bahwa Jakarta berpotensi tenggelam dalam waktu 20-30 tahun lagi. Menanggapi hal tersebut, rencana pemindahan Ibukota yang sebelumnya telah menjadi wacana langsung menjadi topik utama pemerintah pusat saat itu. Pada awal 1997, pemerintah Orde Baru menetapkan bahwa wilayah Jonggol, Jawa Barat akan dijadikan Ibukota negara yang baru. 

Setelah Pak Harto menerbitkan Keputusan Presiden terkait pemindahan Ibukota itu, terjadi sebuah krisis ekonomi besar-besaran. Setahun setelahnya, rezim tumbang dan Ibukota negara baru itu lagi-lagi hanya menjadi sebuah wacana. 

Sempat terhenti selama bertahun-tahun, proyek Ibukota baru itu kembali dibicarakan pada masa pemerintahan Presiden SBY, tepatnya akhir 2010. Akibat sejumlah bencana alam yang kembali menggemparkan seluruh Jawa saat itu, terutama setelah erupsi Gunung Merapi pada 26 Oktober 2010, pemerintah kali ini benar-benar mulai memikirkan solusi serius untuk menghadapi permasalahan pelik tersebut. 

Pada 2013, Presiden SBY telah memutuskan Ibukota baru dipindah ke Palangkaraya. Mengikuti jejak presiden pertama Indonesia. Setahun kemudian, Presiden Jokowi mengambil alih kepemimpinan Indonesia. Harapannya, cita-cita Ibukota baru tersebut bisa terwujud di era Pak Jokowi. Namun, hingga mau memasuki dekade baru, belum juga ada langkah serius dari pemerintah untuk mewujudkannya. 

Menjelang pandemi covid-19, barulah ada kemajuan berarti dari proyek tersebut. Tetapi Palangkaraya kemudian hanya menjadi alternatif saja, pembangunan Ibukota baru dipusatkan di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Kementerian PUPR melakukan sejumlah tender untuk menarik berbagai kontraktor berpartisipasi dalam proyek besar itu. 

Setelah sempat terhenti sejenak akibat wabah covid-19, proyek itu kembali berlanjut dan kini pembangunan IKN telah mencapai sekitar 50% dari selesai. Pada tahun 2024, dana infrastruktur IKN akan mencapai Rp35,37 triliun. Hal itu tak mengherankan lantaran banyaknya sumber daya yang harus digunakan dalam proyek pembangunan. 

17 Agustus 2024, pemerintah merencanakan upacara bendera dilaksanakan di lapangan upacara IKN. Artinya, pemerintah menetapkan target yang tinggi sekali dalam proyek ini. Namun, dampak negatif akan selalu ada dalam setiap perubahan. Pembangunan IKN sendiri mengorbankan banyak sekali lahan terbuka hijau dan sumber oksigen di kawasan Kaltim menurun signifikan. 

Namun apapun itu, kita harus siap menghadapi segala perubahan zaman dan segera menyesuaikan diri dengan keadaan yang baru di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Semoga proyek yang telah dilakukan sejak lama ini terus berjalan dengan baik dan mendapatkan hasil yang diharapkan seluruh masyarakat Indonesia. Aamiin…