210 Leakage: Alarm Kebocoran Data Indonesia dan Panggilan Reformasi Keamanan Siber
Apa arti 'privasi' ketika semua telah terkuak?
Dari seluruh berita yang tengah beredar di masyarakat, headline berita ‘kebocoran data nasional’ mengundang mayoritas perhatian publik. Kebocoran data bukan hal yang baru dalam dunia serba digital ini, namun yang mengkhawatirkan ialah nasib akhir data pribadi masyarakat yang tidak seharusnya terungkap. Menurut data dari databoks pada kuartal III tahun 2022, Indonesia menduduki peringkat ke-3 sebagai negara dengan kasus kebocoran data terbanyak di dunia. Serangan siber menjadi penyebab utama kebocoran data. Jumlah serangan yang banyak serta jenis serangan yang beragam membuat masalah ini semakin rumit. Sayangnya, bahkan instansi pemerintahan pun tidak luput dari serangan ini.
Melansir berita oleh Binus University, pada tanggal 20 Juni 2024 lalu terjadi sebuah insiden kebocoran data yang melibatkan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS). Serangan siber ini berakibat sangat fatal terhadap sistem informasi dan instansi yang berada di dalamnya. Serangan ini berbentuk ransomware dengan nama “Brain Chipper Ransomware”. Lebih dari 210 instansi pemerintah terkena dampak dari serangan ini, melemahkan sistem pertahanan data Indonesia. Peretasan ini diduga terjadi karena kurangnya perhatian pemerintah terhadap isu keamanan siber. Selain itu, respons pemerintah yang lambat dalam penanganan isu ini menjadi faktor tertundanya antisipasi yang lekas.
Insiden ini menjadi salah satu contoh ancaman internal terhadap keutuhan NKRI sejak hal ini dapat menggiring ketidakpercayaan publik terhadap instansi negara. Meski tidak terdapat baku tembak maupun aktivitas militer di dalamnya, hal ini tetap berdampak pada tercorengnya kepercayaan masyarakat serta nama Indonesia di kancah global. Sifat insiden yang faktual membuat mata masyarakat terbuka terhadap ancaman siber yang melingkupi seluruh teknologi saat ini. Peristiwa ini menyoroti bahwa Indonesia masih memiliki banyak pekerjaan rumah dalam hal keamanan siber. Diperlukan upaya bersama dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan kapasitas dalam menghadapi ancaman siber. Dengan langkah-langkah yang tepat dan komitmen yang kuat, Indonesia dapat menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan terpercaya.
