Bersuara? Emang Tidak Dibungkam?

Bersuara? Tidak zaman kan sekarang umumnya dibungkam.

Minimnya partisipasi publik dalam pengambilan keputusan masih seringkali terjadi di banyak daerah di Indonesia. Bisa dikarenakan kurangnya inisiatif dari masyarakat dan tidak adanya rasa percaya terhadap pemerintah. Namun, semakin berjalannya waktu, ketika masyarakat mulai berinisiatif untuk berpartisipasi, pemerintah justru mengecilkan akses bahkan menutup rapat-rapat akses tersebut. Banyak kebijakan sosial yang masih seringkali tidak mengikutsertakan rakyat pada hal-hal untuk kemajuan bersama, sehingga seringkali kebijakan-kebijakan tersebut mengundang gelombang reaksi protes dari masyarakat bahkan berpotensi menimbulkan demo hingga berhari-hari. Oleh karena itu, seharusnya pemerintah perlu memiliki upaya strategis dan sistematis untuk memperluas partisipasi publik. 

Demokratisasi bisa saja berjalan dengan baik apabila pemerintah mau melibatkan partisipasi publik dalam hal perundang-undangan, karena pelibatan partisipasi publik bisa membuat undang-undang dan kebijakan yang diputuskan bisa bertahan dengan jangka yang lebih panjang. Di tingkat mahkamahpun demokrasi belum berjalan dengan baik. Bisa kita lihat dengan hal-hal yang terjadi akhir-akhir ini, pemerintah seringkali menjadi seperti pemadam kebakaran, “Diawali dengan perumusan kebijakan yang tidak melibatkan masyarakat, kemudian muncul protes dan demo baru dibatalkan”. Pada era kepemimpinan kali ini, siklus pada kebijakan menjadi seperti tertukar yang seharusnya perencanaan, pertimbangan publik, baru implementasi menjadi instruksi, kemudian langsung implementasi baru menunggu reaksi publik.

Ketika keputusan dilakukan secara tertutup tanpa ada keterlibatan masyarakat, ruang transparasi dan akuntabilitas menjadi sangat terbatas dan memunculkan celah-celah untuk korupsi. Demo yang terjadi pada 28 Agustus kemarin merupakan salah satu gambaran bagaimana pemerintahan Indonesia yang tidak baik-baik saja dan kurang terbuka dengan publik. Kenaikan tunjangan yang terjadi secara tiba-tiba mengundang gelombang demonstrasi kepada DPR RI selama beberapa hari di sejumlah daerah. Aksi protes tersebut juga menelan korban seorang driver ojol yang tewas terlindas mobil rantis, kejadian tersebut memicu kemarahan publik menjadi meningkat dan terus melancarkan gelombang demo dari sehari menjadi pecah 2-3 hari. 

Para Dewan yang juga tak kunjung muncul, menutup telinga dan justru melarikan diri ke negara lain membuat rakyat semakin menjadi-menjadi, adanya pula isu perizinan untuk menembak para demonstran menggunakan peluru asli serta para provokator yang merusak fasum bahkan pembakaran gedung DPRD juga semakin memperkeruh keadaan bangsa. Adanya larangan untuk menyiarkan demonstrasi secara live, rencana penghentian internet sementara untuk menghalau informasi tersebar dengan cepat, juga tersebarnya kabar keretakan Indonesia ke mancanegara layaknya kejadian pada tahun 1998, merupakan hal yang tak pernah dibayangkan akan terjadi kembali.

Dengan adanya keadaan tersebut pada tanggal 31 Agustus 2025, pemerintah Indonesia mengeluarkan berita yang menyatakan bahwa DPR memberi usul untuk menurunkan tarif pajak untuk kurangi beban rakyat. Namun, informasi tersebut belum sepenuhnya bisa dipercaya karena kebenaran akan hal tersebut masih simpang siur. Tetapi bayangkan jika rakyat kita hanya diam saat melihat tarif pajak naik dan tunjangan menjadi naik, sedangkan rakyat masih bersusah payah untuk mendapat gaji yang pas? Apa yang akan terjadi dengan Indonesia di kemudian hari? 

Sumber:

Grehenson, Gusti. 2025. “Tingkat Partisipasi Publik dalam Perumusan Kebijakan Dinilai Masih Minim”. Universitas Gadjah Mada. 2 Mei 2025, dilihat pada 28 Agustus 2025. https://ugm.ac.id/id/berita/tingkat-partisipasi-publik-dalam-perumusan-kebijakan-dinilai-masih-minim/

Wakik, Ahmad Kiflan. 2025. “DPR Usul Penurunan Tarif Pajak untuk Kurangi Beban Rakyat”, RMOL.ID. 31 Agustus 2025, dilihat pada 1 September 2025.

https://rmol.id/politik/read/2025/08/31/678349/dpr-usul-penurunan-tarif-pajak-untuk-kurangi-beban-rakyat