Menuju Indonesia Emas 2045

Menuju Indonesia Emas 2045

Korupsi, nepotisme, dan dinasti politik telah menggerogoti NKRI. Keadaan saat ini sangat memprihatinkan, masyarakat NKRI mengalami kekecewaan atas kejadian yang sedang berlangsung.

     Hal ini disebabkan karena kekecewaan yang dikarenakan kebijakan-kebijakan yang aneh dan memperberatkan masyarakat. Contohnya kebijakan menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen di Pati yang pada akhirnya dibatalkan, lalu program yang digadang sebagai pencegah stunting tetapi terjadi insiden keracunan makanan di Jawa Tengah, Kalimantan Utara, dan sebanyak 40 siswa di Sukoharjo mengalami keracunan setelah mengkonsumsi ayam yang disajikan dalam program ini. Program makan siang bergizi untuk tahun pertama pelaksanaannya, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 71 triliun dari APBN 2025 (pada masa kepemimpinan presiden Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka). 

     Hal ini tentu gawat dikarenakan tingkat reputasi pemerintah dan kepercayaan masyarakat menurun. Hal ini menciptakan keresahan bagi masyarakat, para orang tua menjadi ragu untuk membiarkan anak mereka mengkonsumsi MBG (makan siang bergizi) dengan adanya isiden keracunan tersebut. 

    The Indonesian government's strange policies, which lack clarity and put pressure on the public, with crazy taxes and government meetings in luxury hotels, Have angered the public and led to demands for justice. With high housing allowances for members of the House of Representatives amounting to 50 million rupiah, this is certainly not a small amount.

     Hal ini tentu mengecewakan masyarakat, tindakan yang “gegabah” dari pemerintah ini harus segera diperbaiki. Harus ada tindakan preventif dari pemerintah agar kejadian ini tidak terulang lagi. Ada beberapa cara preventif yang dapat dilakukan seperti tingkatkan transparansi dan akuntabilitas, perkuat hukum dan sistem pengawasan, terapkan teknologi informasi, berikan teladan yang baik, perkuat keterlibatan masyarakat, tingkatkan kesejahteraan pekerja.

      Pemerintah Indonesia saat ini menghadapi krisis kepercayaan dari masyarakat akibat kebijakan-kebijakan yang dianggap tidak masuk akal, tidak transparan, dan merugikan rakyat. Praktik korupsi, nepotisme, serta munculnya dinasti politik memperburuk situasi. Insiden seperti kenaikan pajak yang ekstrem dan program makan siang bergizi yang menyebabkan keracunan menambah keresahan publik. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan langkah-langkah preventif seperti peningkatan transparansi, akuntabilitas, pengawasan hukum, serta keterlibatan masyarakat dalam proses pemerintahan.