Pendidikan: Hak Rakyat atau Angka yang Bisa Dikurangi?

Katanya mencerdaskan kehidupan bangsa, tapi kenapa perhitungan buat pendidikan?

Pendidikan merupakan bekal penting yang perlu dimiliki seseorang untuk menjalani kehidupan. Pendidikan juga memiliki dampak yang besar bagi kemajuan suatu bangsa. Suatu negara dapat dikatakan maju apabila negara tersebut memiliki keunggulan di berbagai aspek, salah satu yang paling utama adalah tingkat pendidikan yang tinggi. Lalu, bagaimana kondisi pendidikan di negara kita saat ini? Jika kita tinjau beberapa bulan terakhir ini, terdapat isu yang berkaitan dengan keberlanjutan pendidikan di Indonesia, yaitu pemangkasan anggaran pendidikan yang sudah dibicarakan oleh beberapa kalangan sehingga memunculkan banyak pro dan kontra. 

Pemerintah berencana mengurangi anggaran terhadap Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebesar 8,03 triliun dan Kementrian Pendidikan, Sains, dan Teknologi sebesar 14,3 triliun. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan mengalokasikan dana ke program-program lain, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, pemotongan dana yang cukup besar ini membuat beberapa program penting di sektor pendidikan seperti beasiswa, pengembangan pendidikan, dan jaminan kualitas edukasi menjadi terhambat dan bahkan berisiko untuk tidak berjalan dengan optimal. Kebijakan ini pun menimbulkan suatu pertanyaan: sejauh mana hal ini sejalan dengan nilai Pancasila?

Jika kita mengingat kembali, sila ke-5 dari Pancasila berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Sila tersebut menekankan pentingnya keadilan untuk ditegakkan dan ditujukan kepada seluruh rakyat Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Sebab pendidikan merupakan bentuk keadilan sosial yang harus dijamin oleh negara. Oleh karena itu, pemotongan anggaran yang menyebabkan ketidakmerataan akses dan program beasiswa justru dapat memperlebar ketimpangan pendidikan sehingga melanggar nilai keadilan sosial yang diamanatkan dalam sila tersebut. Maka dari itu, diperlukan kebijakan dari pemerintah pusat dan kementerian di bidang pendidikan untuk mendukung pemerataan pendidikan agar seluruh masyarakat mendapatkan haknya secara adil dalam mengenyam pendidikan. Dengan begitu, kita berharap agar sistem pendidikan yang adil dan merata dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan mengurangi ketimpangan sosial dalam jangka panjang.

Daftar Pustaka

EGSA.geo.ugm.ac.id. (2025, 28 Februari). Pemangkasan Anggaran pada Kementerian Pendidikan: Efisiensi pada Kementerian atau Ancaman bagi Pendidikan? Diakses pada 28 Agustus 2025. https://egsa.geo.ugm.ac.id/2025/02/28/pemangkasan-anggaran-pada-kementerian-pendidikan-efisiensi-pada-kementerian-atau-ancaman-bagi-pendidikan/

PNN.ac.id. (2025). Efek Domino Pemangkasan Anggaran bagi Pendidikan. Diakses pada 28 Agustus 2025. https://pnn.ac.id/efek-domino-pemangkasan-anggaran-bagi-pendidikan/#:~:text=Lalu%20di%20Kementerian%20Pendidikan%20Dasar

Kompasiana.com. (2025, 20 Maret). Pemangkasan Anggaran pada Kementrian Pendidikan: Efisiensi pada Kementrian atau Ancama bagi Pendidikan? Diakses pada 28 Agustus 2025. https://www.kompasiana.com/risskaalifiaa/67d4af89ed641568437791e2/pemangkasan-anggaran-pada-kementrian-pendidikan-efisiensi-pada-kementrian-atau-ancama-bagi-pendidikan?